Asosiasi Fintech Siap Dukung Inklusi Finansial Keuangan Indonesia

Asosiasi Fintech Siap Dukung Inklusi Finansial Keuangan Indonesia

Indonesia jadi wilayah seksi bagi industri teknologi finansial. Sebab masih banyak orang dewasa yang belum tersentuh akses perbankan formal. Alhasil fintech miliki area berkembang besar. Berdasarkan laporan Findex, baru 48,9 persen orang dewasa yang miliki akses ke perbankan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution berkata fintech sanggup menunjang pemerintah sehingga lebih banyak orang nikmati layanan perbankan dan capai target inklusi finansial, yakni 75 persen. Darmin inginkan fintech turut menyediakan akses finansial yang enteng dan terjangkau.

Chairman Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Niki Luhur berkata sistem fintech benar-benar sanggup menunjang pencapaian target inklusi bersama dengan lebih cepat. Ini berkat kekuatan fintech untuk capai daerah terpencil yang belum tersentuh perbankan konvensional.

Asosiasi Fintech Siap Dukung Inklusi Finansial Keuangan Indonesia

“Value added fintech lebih ke channeling, mengfungsikan digital channel yang terbaru. Apakah melalui web, mobile, sehingga kita miliki infrasturktur yang borderless untuk menjangkau pelosok, juga daerah terpencil,” ujar Niki terhadap ajang Indonesia Fintech Summit & Expo 2019

Aftech pun menunjang misi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sehingga bank digital dan konvensional sanggup saling perihal (interlink). Chairman Aftech Niki Luhur berkata interlink sanggup menambah interoperabilitas dan integrasi sistem sehingga berikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat.

“Ini sehingga untuk kastemer dia sanggup lebih nyaman karena miliki lebih banyak pilihan, dan pilihannya bukan sekali saja terhadap kala membuka rekening, tapi terhadap kala ke depan konsumen-konsumen inginkan sanggup jasa yang lain yang mungkin lebih sesuai bersama dengan permintaan dan kebutuhannya lebih banyak,” paham Niki.

Ia beri tambahan sebanyak 250 anggota Aftech sudah terkoneksi bersama dengan bank-bank konvensional. Niki berkata fintech tak sanggup eksis tanpa perbankan dan selalu ada kerja serupa pada fintech dan lembaga keuangan seperti perbankan.

Layanan keuangan berbasis aplikasi atau lebih dikenal bersama dengan sebutan financial technology (fintech) kian marak di Tanah Air. Cara untuk mengaksesnya pun kian enteng sehingga banyak penduduk yang menggunakannya.

Namun, rupanya kemudahan berikut mempunyai petaka baru. Salah satunya adalah banyaknya pelanggaran yang berjalan di dalam praktik pemakaian fintech. Mulai berasal dari penipuan sampai cara penagihan yang sering dianggap kurang manusiawi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengungkapkan, berkaca berasal dari banyaknya persoalan perihal fintech, kala ini sudah dibuat kode etik penyelenggaraan fintech. Kode etik berikut sesuaikan transaksi di fintech.

Pertama, kode etik berikut sesuaikan sebagian hal yang tidak boleh dilakukan pebisnis fintech terhadap nasabahnya.

“Jadi biar tidak sama bersama dengan rentenir. Ini seluruh sudah dituangkan di dalam kode etik yang disepakati para penyedia platform fintech,” kata Wimboh kala ditemui di JCC, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Beberapa larangan berikut diantaranya adalah tidak boleh menjual-belikan data pengguna, penyalahgunaan data pengguna, suku bunga yang tidak boleh benar-benar tinggi dan juga tidak boleh lakukan penagihan bersama dengan semena-mena.

Wimboh melanjutkan, jikalau ada pebisnis yang melanggar kode etik tersebut, kastemer sanggup melaporkan fintech berikut ke asosiasi. Nantinya OJK akan menindaklanjuti, keliru satunya bersama dengan cara mediasi. Jika terbukti melanggar, maka OJK meyakinkan akan langsung menutup fintech tersebut.

“Kalau ada yang melanggar kode etik akan dilaporkan ke OJK dan fintech-nya kita tutup. Clear. Apakah sudah di-enforce? Sudah. Berapa yang ditutup? Sudah 1.300 yang ditutup. Jadi mudah-mudahan efektif,” ujarnya.

Selain itu, kode etik berikut juga sesuaikan para pengguna. Selain diberikan perlindungan, kastemer juga wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

Misalnya, jangan sampai kastemer lakukan utang yang tidak masuk akal sampai 20 kali ke beraneka aplikasi fintech. Dan jangan sampai kastemer tidak lakukan pembayaran atas utang yang sudah dia terima.

“Jangan sampai gak kuat bayar dan ditagih. Karena akan jadi gak enak dan jadi wanprestasi dan masuk daftar yang tidak membayar,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *