Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Gandeng Netfilx Jadi Permasalahan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Gandeng Netfilx Jadi Permasalahan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menggandeng Netflix untuk mendukung menaikkan mutu sineas Tanah Air. Kerja sama ini memetik perhatian publik.

Pasalnya, saat ini Netflix menjadi sorotan sesudah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan anak usahanya Telkomsel memblokir sarana streaming video asal Amerika Serikat itu.

Hal ini pun sebabkan Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT), ikut berkomentar.

Menurut Heru, dengan latar belakang pendidikan, dan juga terobosan yang dimiliki Nadiem Makarim (Menteri Mendikbud) selama ini, yang lulusan Harvard dan Founder Gojek, harusnya Nadiem lebih maju dan inovatif dibanding sekadar gandeng Netflix.

“Ngawur itu. Harusnya sekelas Mendikbud Nadiem lebih maju dan inovatif dibanding sekadar gandeng Netflix. Kalau cuma gandeng tidak harus anggapan lulusan Harvard dan Founder Gojek,” ujar Heru, dalam pesan singkatnya, kepada

Menurut dia, harusnya Nadiem mengkaji dan memikirkan hal- perihal lebih jauh sebelum saat menyita keputusan gandeng Neflix.

Dikatakan Heru, tersedia hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, Menteri harus mengetahui posisi Netflix. Apakah sudah mempunyai Badan Usaha Tetap di Indonesia atau belum.

“Sebab cocok PP Perdagangan melalui sistem elektronik yang baru kan harus mempunyai badan bisnis di Indonesia,” kata Heru lagi.

Kemudian, inovator layaknya Nadiem terlampau rendah kalau berwujud gandeng. Harusnya sekelas Nadiem sanggup sebabkan Netflix versi Indonesia, layaknya Gojek yang menjadi Uber versi Indonesia dan bahkan. layanannya lebih variatif dibanding Uber.

“Kita harus mempunyai platform karya anak bangsa yang lebih bagus daripada Netflix harusnya,” kata Heru.

Dan kalau jadi tidak mampu, barulah gandeng. Tapi itupun dikatakan Heru jangan cuma menjadi pasar. Heru menyarankan, Berikan kewajiban memajukan konten lokal.soal wujud usah selalu (BUT) dikedepenkan, karena Menteri lain terhitung tengah repot mengejar paltform over the top (OTT) asing.

“Jangan sampai kerja sama jadi bikin kami kebobolan karena masalah pembayaran pajak yang belum selesai solusinya, karena kan dengan menarik duit pengguna berasal dari Indonesia, harusnya mereka terhitung bayar pajak ke pemerintah Indonesia,” tutup Heru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *