Netflix Masih Menjadi Ancaman Produksi Film Indonesia

Netflix Masih Menjadi Ancaman Produksi Film Indonesia

Langkah Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menggandeng Netflix untuk mengembangkan industri perfilman nasional dianggap merugikan sebab tak menegakkan sejumlah regulasi yang semestinya dilaksanakan oleh platform streaming itu sebelum saat berbisnis di Indonesia.

“Mas Nadiem kudu diingatkan kecuali sekarang beliau adalah pejabat publik, bukan ulang pengusaha. Sebagai pejabat publik tersedia regulasi yang kudu ditegakkan dan wibawa bangsa dijaga. Saya menyaksikan aksinya bersama Netflix itu seperti tak berkoordinasi bersama Menkominfo, Menkeu, atau Menparekraf yang dambakan Netflix penuhi pernah kewajiban sebelum saat berbisnis di Indonesia,” tegas Heru Sutadi, Direktur Indonesia ICT Institute.

Menurutnya, untuk bekerja sama, kudu diamati pernah status badan hukum Netflix di Indonesia. Sebab berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik No. 80/2019 yang baru, pemain seperti Netflix kudu punya badan usaha selamanya di Indonesia.

“Setahu saya baru tersedia akun Twitter NetflixID. Sudah tersedia PT atau badan hukum Indonesia belum itu Netflix?” tanyanya.

Ditambahkannya, kerjasama Kemdikbud bersama Neflix ini jauh di bawah ekspektasi publik dapat sosok pembaharu dan dikehendaki memberi terobosan dari seorang Nadiem Makarim.

“Kita harapkan Kemendikbud bersama Pustekkom dan produser film Indonesia serta industri kreatif sanggup mandiri membuat platform sendiri seperti Nadiem bangun Gojek. Kalau hanya gabung ke Netflix, nggak kudu seorang lulusan Harvard yang kesohor, teman-teman Youtuber yang pendidikannya di pelosok tempat terhitung sanggup berpikir seperti itu. Jadi kecuali kerja serupa bersama Netflix bukan terobosan tapi kebobolan kita. Hal itu kan sebab pemerintah sendiri tengah ada problem mengejar pajak platform Over The Top terhitung Netflix,” katanya.

Dikatakannya, kecuali menyaksikan jenis kerjasama yang di tawarkan Netflix ke Kemdikbud lebih kepada “gimmick marketing” sebab nilai US$1 juta itu di dalam bentuk komitmen menggelar sejumlah pelatihan bagi kreator film.

“Padahal, punya platform sendiri buatan anak bangsa selangkah baik dibanding menggunakan platform OTT dari luar. Tapi kecuali kita tidak membuat, tersedia kewajiban Badan Usaha Tetap (BUT) itu. Dan tidak hanya BUT, tapi kudu merekrut sekian orang Indonesia sebagai karyawan. Dan tentunya, tersedia kewajiban memberi area bagi film, video atau karya kreatif orang Indonesia,” pungkasnya.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala mengingatkan, platform Netflix punya ancaman terhadap kebudayaan bangsa Indonesia.

“Di Netflix itu banyak konten tak sesuai bersama cii-ciri bangsa, terlebih soal Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT),” tanyanya.

Baru-baru ini Netflix digandeng Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk mengadakan pelatihan penulis naskah.

Nantinya Netflix dan Kemendikbud dapat menentukan 10 penulis naskah untuk ikuti pelatihan di Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat terhadap bulan Maret 2020. Selain itu nantinya di Indonesia Netflix terhitung dapat mengadakan pelatihan untuk penulisan naskah di Indonesia untuk 100 orang.

Keseriusan Netflix muncul dari nilai Investasi yang diberikan yaitu sebesar US$1 juta atau setara Rp 14 miliar lewat sebagian kegian inisiatif seperti pelatihan penulisan.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama, dan Menkeu Sri Mulyani mendorong pemain seperti Netflix melaksanakan investasi di Indonesia. Ketiganya terhitung tengah berpikir keras bagaimana caranya sehingga perusahaan yang basisnya di luar negeri diterapkan pajak digital.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *