Netflix Tanggapi Berbagai Tuntutan Yang di Ajukan

Netflix Tanggapi Berbagai Tuntutan Yang di Ajukan

Netflix Tanggapi Berbagai Tuntutan Yang di Ajukan – Keberadaan Netflix konsisten menjadi polemik. Layanan video on-demand itu disebut menampilkan konten yang melanggar asusila. Tentunya hal ini tak cocok bersama payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Netflix Tanggapi Berbagai Tuntutan Yang di Ajukan

Selain konten, regulasi di Indonesia terhitung sesuaikan perusahaan asing yang memasuki Tanah Air. Adapun pemerintah sendiri telah menggeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2019 berkenaan Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menyebut kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik itu perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital.

Sayangnya, Netflix tak lakukan hal itu. Meski telah masuk ke Tanah Air sejak 2016 lalu, layanan on-demand itu tetap saja melanggar. Melihat hal ini, Angung Suprio, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, mengungkapkan bahwa Netflix harus membangun BUT di Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah bersama enteng bisa berkoordinasi, terkecuali Netflix miliki BUT di Tanah Air. Agung menegaskan langkah ini manfaat Netflix tunduk kepada otoritas penyiaran di Indonesia.

“Berkepentingan supaya bagaimana dia (Netflix) tunduk kepada penyiaran, otoritas penyiaran di Indonesia (KPI),” ujarnya, dalam forum diskusi Netlix di jakarta, Kamis (18/01).

Lebih lanjut, Agung menyatakan nantinya terkecuali terbukti melanggar konten di Indonesia, KPI bersama enteng bisa menegurnya.

Sementara itu, hal ini cocok bersama pendapat yang dikatakan oleh Danny Buldiansyah selaku Dewan Pengawas Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Menurutnya, kehadiran OTT asing layaknya Netflix setidaknya tersedia kantor perwakilannya di Indonesia.

“dengan ada kantor perwakilan penyedia layanan digital itu di Indonesia, negara bisa memungut pajak berasal dari mereka. Kehadiran mereka di Indonesia terhitung harus bisa memberi tambahan kontribusi positif bagi negara layaknya pembayaran pajak berasal dari perusahan OTT asing tersebut,”terang Danny.

Namun, sebenarnya sampai saat ini layanan video on-demand itu tetap belum ikuti aturan yang berlaku, jadi berasal dari konten yang tetap berisi pornografi sampai belum ada BUT resmi di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *