Situs Cek IMEI Smartphone Kemenperin Sudah Mampu Dibuka Kembali

Situs Cek IMEI Smartphone Kemenperin Sudah Mampu Dibuka Kembali

Situs untuk cek IMEI smartphone milik Kemenperin sempat tidak mampu dibuka sejak awal Juli lalu. Namun, pantauan KompasTekno, Rabu (7/8/2019), situs cek IMEI smartphone Kemenperin sudah mampu dibuka kembali.

Changes you made may not be saved.

Sebelumnya, situs cek IMEI Kemenperin bersama dengan URL https://kemenperin.go.id/imei saat dibuka menampilkan pengumuman bahwa Kemenperin akan sediakan situs khusus untuk mengecek IMEI supaya mampu mengimbuhkan pelayanan yang terbaik.Bandar Bola Kini, pengguna yang mendambakan terhubung situs berikut akan di-redirect ke URL baru, yaitu https://imei.kemenperin.go.id/.

Tampilan situsnya pun kini lebih menarik bersama dengan nuansa biru dibanding pada mulanya yang putih-hijau. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakinkan akan memblokir peredaran ponsel ilegal dengan kata lain smartphone black market ( BM) di Indonesia melalui nomor IMEI.

Jika nomor IMEI sebuah smartphone tak terdaftar terhadap database tersebut, mungkin besar ilegal. Lantas bagaimana langkah mengecek IMEI di smartphone, apakah ponsel yang Anda memanfaatkan saat ini terdaftar (resmi) atau tidak? Pertama, tekan tombol *#06# terhadap keyboard smartphone. Selanjutnya akan terlihat rincian nomor IMEI dan serial ponsel. Lalu, pengguna perlu masuk ke situs Kemenperin untuk mengecek apakah IMEI itu terdaftar atau tidak melalui halaman kemenperin.go.id/imei.

Masukkan 15 digit nomor IMEI berasal dari smartphone yang terlihat tadi, kemudian tekan tombol “simpan”. Jika IMEI terdaftar, tampilan yang akan terlihat adalah sebagai berikut:

Sementara jikalau tidak terdaftar, halaman akan berikan keterangan bahwa nomor IMEI berikut tidak ada didalam database Kemenperin.

Pemerintah tetap menggodok regulasi pemblokiran smartphone black market. Setidaknya ada tiga kementerian yang terlibat, yaitu Kemenperin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Meski peraturannya baru akan ditandatangani terhadap 17 Agustus, Dirjen SDPPI Ismail memprediksi bahwa butuh saat kurang lebih enam bulan sehabis kebijakan diteken untuk kemudian diimplementasikan. Artinya jikalau penandatanganan kebijakan cocok bersama dengan jadwal, yaitu 17 Agustus, pemblokiran ponsel black market akan di awali terhadap 17 Februari 2020.

Kendati demikian, tidak tertutup mungkin bahwa pemblokiran mampu di awali didalam saat yang lebih cepat. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa saat enam bulan yang diperkirakan oleh Kominfo adalah saat paling lambat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *